Kunjungan Kementerian PUPR ke Kabupaten Merauke dalam Rangka Siapkan Program Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2023

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sejumlah program pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2023 di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang meliputi bidang sumber daya air, konektivitas, permukiman dan perumahan guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tengah menyelesaikan Pembangunan Pengaman Pantai Lampu Satu dan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Merauke. Selain itu, pengembangan pangan dalam bentuk pengolahan dan pemanfaatan air irigrasi juga menjadi program prioritas.

Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Kementerian PUPR, Happy Mulya mengatakan luas lahan cadangan pangan di Kabupaten Merauke sekitar 1.2 juta hektar sehingga sangat potensial untuk pengembangan pangan nasional. “Terkait program prioritas yakni pengembangan pangan, karena cadangan pangan Nasional lokasinya di sini dapat mencapai 1.2 juta hektar, itu khusus di Merauke. Sedangkan di Papua Selatan sendiri bisa mencapai 2.4 juta hektar, kemudian yang telah di-eliminasi bisa 550 ribu hektar. Nah, yang telah dikembangkan oleh Balai Wilayah Sungai Papua Merauke dengan dinas terkait di sini yaitu sekitar 71 ribu hektar, kalau tidak salah dari BWS sendiri telah mengembangkan 35 ribu dan lainnya dikembangangkan oleh provinsi dan kabupaten” jelas Happy saat ditemui pada Pertemuan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V DPR RI di Kantor Bupati Merauke, Papua Selatan, Jumat (17/02/23).

Di samping itu untuk memperkuat konektivitas Kabupaten Merauke, Kementerian PUPR terdapat paket pekerjaan yang telah terkontrak di TA 2023 di antaranya Preservasi Jalan Bupul-Erambu-Sota, Preservasi Jalan Bts. Kab. Boven Digoel/Merauke-Muting, Preservasi Jalan Getentiri – Bts. Kab. Merauke/Kab. Boven Digoel (MYC), Preservasi Jalan Tanah Merah – Getentiri (MYC), Preservasi Jalan Mindiptana – Tanah Merah (MYC), Peningkatan Struktur Jalan Akses PLBN Yetetkun I (MYC), Preservasi Jalan Waropko – Mindiptana, Pembangunan Jembatan Anak Nyum Cs (MYC), Pembangunan Jembatan Kao Cs (MYC), dan Pembangunan Jalan Iwur – Waropko II (MYC).

Sementara di bidang permukiman terdapat pelaksanaan sejumlah rehabilitasi dan prasarana sekolah di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi, sedangkan pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan yakni Pembangunan Rumah Susun ASN Kementerian Keuangan Kabupaten Merauke, Rumah Susun Keuskupan Agung Merauke Komisi Seminari, dan PSU Perumahan Belian Biorep Permai.

Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang juga sebagai Ketua Rombongan Kunker Reses Roberth Rouw berharap pemerintah pusat dapat hadir dan memberikan perhatian khusus terkait potensi pengembangan Merauke dan juga Papua Selatan sebagai provinsi baru. “Perlu dorongan pemerintah pusat agar dapat memberikan perhatian khusus di Papua Selatan, karena kami melihat prospek di sini sangat tinggi apalagi lahan pangannya sangat potensial. Sumber alamnya mendukung itu, bagaimana pemerintah hadir dengan perbaikan dan teknologi yang lebih baik ke depan” harap Roberth Rouw.

Dalam kunjungan ini turut hadir pada kesempatan yang sama Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Abdul Muis, Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Merauke Magdalena Tanga, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gunadi Antariksa, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Corneles Sagrim, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Faisal Soedarno, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Sahdin Hi Husein.